Kepala BP Tanjungpinang Lakukan Audiensi dengan Kedeputian IV Kantor Staf Presiden
Jakarta, 17 Juni 2025 — Kepala BP Tanjungpinang Bapak Cokky Wijaya Saputra, S.H.,M.H. Beserta Bapak Drs. Zamzami A. Karim Selaku Wakil Kepala BP Tanjungpinang dan Bapak M. Effendi Selaku Deputi II Beserta Bapak Tengku Ikshan Fadila Selaku Kepala Bidang Pemasaran Perihal Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang melakukan audiensi dengan Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pengelola kawasan dalam mendukung percepatan pembangunan dan investasi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Kota Tanjungpinang.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta ini membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan kawasan perdagangan bebas, mulai dari dukungan regulasi nasional, percepatan infrastruktur pelabuhan, hingga peningkatan pelayanan kepada investor.
Kedeputian IV KSP yang membidangi sektor politik, hukum, pertahanan, dan keamanan menyambut baik audiensi ini sebagai langkah proaktif dalam membangun komunikasi dua arah antara daerah dan pemerintah pusat, terutama terkait tantangan dan kebutuhan konkret di lapangan.
Kepala BP Tanjungpinang memaparkan sejumlah prioritas pengembangan kawasan, termasuk optimalisasi Pelabuhan Tanjung Mocoh sebagai simpul logistik FTZ, dukungan sistem perizinan terintegrasi, serta penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga untuk mendukung kelancaran arus barang dan investasi.
“Kami berharap dukungan dari KSP sebagai penghubung langsung ke Presiden RI, agar percepatan kebijakan di tingkat pusat dapat mendukung kebutuhan strategis kawasan FTZ Tanjungpinang, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,” ujar Kepala BP Tanjungpinang dalam audiensi.
KSP menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan tersebut melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memastikan agar kebijakan pusat tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih erat antara BP Tanjungpinang dan Kantor Staf Presiden, dalam menciptakan kawasan perdagangan bebas yang efisien, berdaya saing, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha.
