BP Tanjungpinang Hadiri Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
Tanjungpinang, 02 Mei 2025 — Kepala BP Tanjungpinang Bapak Cokky Wijaya Saputra, S.H Beserta Bapak M. Effendi Selaku Deputi II Beserta Staff Perihal Menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Dalam Rangka Penyusanan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang turut serta menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.
Kegiatan strategis ini dilaksanakan sebagai wadah partisipatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Bertempat di Tanjungpinang, Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, legislatif, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat dan lembaga vertikal lainnya.
Dalam forum tersebut, BP Tanjungpinang menyampaikan pandangan dan masukan terkait penguatan konektivitas kawasan, pengembangan infrastruktur pendukung industri, serta sinergi kebijakan antara kawasan perdagangan bebas dengan rencana pembangunan daerah secara menyeluruh.
“RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi arah pembangunan provinsi lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penting bagi kami sebagai pengelola kawasan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan potensi FTZ Tanjungpinang ikut terakomodasi secara sinergis,” ujar perwakilan BP KPBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang.
Musrenbang ini juga menjadi momentum untuk memperkuat integrasi program pembangunan provinsi dengan rencana pengembangan kawasan perdagangan bebas, baik dari sisi investasi, sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas SDM, maupun penyediaan infrastruktur penunjang.
Diharapkan, melalui partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029 dapat menjadi dokumen perencanaan yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
