Rapat Kajian Penilaian Pelaksanaan KKKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Tanjungpinang, Kamis, 14 Agustus 2025 – Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang turut hadir dalam kegiatan Rapat Kajian Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) serta Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Kepala BP Tanjungpinang, Bapak Cokky Wijaya Saputra, S.H., M.H., berhalangan hadir dan diwakili oleh jajaran Deputi, yakni Bapak Harry Prima Putra, M.Si. selaku Deputi I, Bapak M. Effendi selaku Deputi II, dan Bapak Ebel Onezmarez Saragih, S.IP. selaku Deputi III, serta didampingi oleh staf terkait.
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan proses perizinan ruang melalui skema KKKPR dan pelaksanaan Pernyataan Mandiri yang diberlakukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif serta mendukung kemudahan berusaha di kawasan FTZ Tanjungpinang.
Dalam forum ini, dibahas berbagai aspek implementasi, mulai dari prosedur penilaian, pengawasan terhadap pemenuhan norma ruang, hingga penyederhanaan proses untuk pelaku UMK agar tetap dapat menjalankan usaha secara legal dan tertib ruang.
Perwakilan BP Tanjungpinang menyampaikan dukungan terhadap program nasional tersebut, serta pentingnya sinergi antar instansi dalam memastikan bahwa pelaksanaan KKKPR dan pernyataan mandiri UMK tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“BP Tanjungpinang siap menjadi fasilitator dalam mendampingi pelaku usaha, terutama UMK, agar seluruh kegiatan usaha dapat berjalan selaras dengan tata ruang dan ketentuan kawasan FTZ,” ujar Bapak Harry Prima Putra dalam forum tersebut.
Melalui kajian ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan dan teknis yang tepat guna dalam penyempurnaan sistem perizinan berbasis ruang, serta penguatan peran pemerintah dalam mendukung pelaku usaha mikro dan kecil secara lebih efektif dan inklusif.
