BP Tanjungpinang Menghadiri Rapat Koordinasi Terkait Potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI
Jakarta – Pada Rabu, 9 Juli 2025, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Tanjungpinang menghadiri rapat koordinasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Agenda pertemuan ini adalah untuk membahas bagaimana mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat diperoleh dari aktivitas ekonomi di wilayah KPBPB.
Cokky Wijaya Saputra, SH, MH, Selaku kepala BP Tanjungpinang, bersama Deputi II Bapak M. Effendi dan anggota staf, hadir secara langsung. Dengan kehadiran ini, BP Tanjungpinang menunjukkan komitmennya untuk membantu pemerintah pusat dalam memperluas basis penerimaan negara melalui pendekatan lintas sektor dan tata kelola yang transparan.
BP Tanjungpinang menyampaikan pandangan strategis dalam sesi diskusi tentang mekanisme pelaporan dan pemungutan PNBP yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah. Hal ini penting karena struktur dan fungsi KPBPB berbeda dari kawasan umum, yang memerlukan penyesuaian kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
Selain itu, pertemuan ini memfasilitasi diskusi antara pemerintah daerah dan pusat tentang potensi PNBP baru yang belum terpenuhi sepenuhnya. Selain sektor perdagangan dan jasa pelabuhan, penyusunan kebijakan jangka panjang juga mempertimbangkan berbagai potensi investasi dan kegiatan ekonomi lainnya.
Diharapkan rapat ini akan mencapai kesepakatan tentang pembuatan rekening sementara dan pentingnya meningkatkan regulasi teknis dan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI untuk meningkatkan penerimaan negara melalui PNBP tanpa mengganggu investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah perdagangan bebas.
Untuk mendukung reformasi pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan, BP Tanjungpinang akan terus berkolaborasi dengan lembaga dan kementerian terkait. Langkah ini merupakan bagian dari rencana strategis untuk menjadikan KPBPB sebagai wilayah yang kompetitif secara ekonomi dan menghasilkan pendapatan nasional.
