BP Tanjungpinang Menghadiri Undangan Pembahasan terkait Kegiatan Kapal Perintis di Pelabuhan Tanjung Mocoh Bersama KSOP Kelas II Tanjungpinang
Tanjungpinang, 22 April 2025 — Kepala BP Tanjungpinang Bapak Cokky Wijaya Saputra, S.H Beserta Bapak M. Effendi Selaku Deputy II Beserta Staff Perihal Undangan Pembahasan terkait Kegiatan Kapal Perintis di Pelabuhan Tanjung Mocoh Bersama KSOP Kelas II Tanjungpinang bertempat di Ruang Rapat Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang menghadiri undangan pembahasan kegiatan operasional kapal perintis di Pelabuhan Tanjung Mocoh, yang diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Mocoh sebagai salah satu titik layanan kapal perintis yang berperan penting dalam mendukung konektivitas antarpulau di wilayah Kepulauan Riau, khususnya untuk rute dan distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil.
Dalam diskusi tersebut, BP Tanjungpinang bersama KSOP Kelas II Tanjungpinang dan pihak terkait lainnya membahas kesiapan fasilitas pelabuhan, aspek keselamatan pelayaran, serta tata kelola jadwal dan operasional kapal perintis. Ditekankan pula pentingnya sinergi antarinstansi dalam memastikan bahwa kegiatan kapal perintis dapat berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas logistik dan bongkar muat lainnya di kawasan Free Trade Zone (FTZ).
“Kapal perintis bukan hanya soal transportasi, tetapi bagian dari pelayanan dasar masyarakat dan pendukung pemerataan ekonomi wilayah. Pelabuhan Tanjung Mocoh perlu dimaksimalkan perannya dalam hal ini,” ujar perwakilan BP KPBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang dalam pertemuan tersebut.
KSOP Kelas II Tanjungpinang menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi teknis terhadap kapasitas dermaga, serta berkoordinasi dengan operator kapal dan pemerintah daerah untuk pengaturan operasional yang lebih efisien.
Hasil dari pembahasan ini akan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah teknis lanjutan, termasuk penyesuaian infrastruktur pelabuhan, serta mekanisme pelayanan kapal perintis yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung aksesibilitas dan pemerataan pelayanan transportasi laut sebagai bagian integral dari pembangunan kawasan kepulauan.
